Pelayan Publik dan Kualitas Kepemimpinan Bang Zul - Sinergi NTB
Terbaru
Loading...

Kamis, 30 Januari 2020

Pelayan Publik dan Kualitas Kepemimpinan Bang Zul

Oleh: Rusdianto Samawa

O
Foto: Rusdianto Samawa


Berdiskusi bersama nelayan Lobster Lampung dipinggir Pantai Teluk Bay (29/01/2020). Perjalanan saya dari kemaren ke Lampung. Tiba tepat menghadap laut. Ingat keindahan Lampung, berharap juga pada Teluk Saleh sebagai Aquarium Dunia itu agar hadir Kegemilangan dimasa depan.

Lalu, saya sedikit menghayal tentang masa depan. Andai Teluk Saleh dikelola secara baik dan benar, pasti NTB bisa meraih kegemilangan.
Ingat, syarat NTB Gemilang itu harus banyak konsumsi isi laut: cumi, ikan, kepiting, tiram, siput, kerang, lobster dan lainnya. Teluk Saleh merupakan bentuk rahmat Tuhan yang tiada tara yang diberikan kepada masyarakat Pulau Sumbawa.

Syarat di atas sebuah keutamaan, maka sudah tentu harus ada manifestasi pembangunan masa depan yang bisa diraih oleh generasi yang akan datang untuk mereka yang berharap menjadi gemilang. Sementarat itu Gubernur NTB saat ini lahir di tengah kerasnya kehidupan pesisir masyarakat Alas, Sumbawa. Jelas, denyut nadi masyarakatnya lebih tau dan merasakannya. Bang Zul pun tentu sudah sejak dahulu mengkonsumsi syarat utama orang pintar untuk menjadi Gemilang.

Buktinya, Gemilang itu ditandai oleh predikat-predikat yang diraihnya. Watak leadershipnya menembus batas ruang dan waktu. Bertransformasi dalam status-status media sosial, menjelaskan fungsi dan tanggungjawabnya, menjawab rakyat yang ingin informasi. Ini yang disebut dalam ilmu pemerintahan (Kybernology 4): "Zero Instinct Leadership." Zero itu memainkan peran kecerdasan emosional kepemimpinan (leadership) dan tindakan untuk menggerakkan seluruh potensi di segala bidang agar tercapainya tujuan.

Salah satu fakta keberhasilan kepemimpinan Bang Zul sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah dengan mendapat predikat BB --sebuah kenaikan tingkat yang pertama kali dalam sejarah NTB-- dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019 lalu, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB).

Artinya, Predikat yang diraih adalah sebuah prestasi dalam menghadirkan manajemen: emosional, kecerdasan, keuangan dan spritualitas. Tak mudah mendapat predikat ini, apalagi terus berakumulasi naik yang menunjukkan kelasnya. Predikatnya mengalami peningkatan luar biasa, pada 2014 – 2015 NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016 – 2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk terus berikhtiar meningkatkan kinerja. Karena menggerakkan birokrasi membutuhkan leadership yang kuat.

Predikat ini sudah masuk dalam level to level meraih kegemilangan. Yang terpenting sekarang, kinerja birokrasi harus mampu mengikuti jejak leadership Gubernurnya. Karena metode meraih predikat gemilang selanjutnya itu melalui pelayanan dan melayani.

Tentu, Predikat BB sebagai bentuk apresiasi belum mencapai puncak. Yang perlu sekarang, starting pointnya pada pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Ke depan, predikat ini harus lebih bisa dipertahankan dan bahkan terus membaik seiring waktu.

Memahami Predikat Leadership Bang Zul terkait keterbukaan informasi sektor publik, memang harus ditunjang oleh kemampuan manajerial yang baik dalam kinerjanya memimpin NTB.

Bang Zul sendiri memahami bahwa predikat pemerintah yang baik adalah kemampuan melayani dan menjadikan rakyat berpendapatan sehingga bisa tumbuh kepercayaan publik (public trust). Dengan pendekatan keterbukaan informasi dan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan berintegritas menjadi urgensi yang harus terus dijaga.

Bisa dimaknai, bahwa Predikat Bang Zul itu menghadirkan cara pandang baru dalam kepemimpinannya terhadap pengelolaan APBD yang harus dilihat, terbuka dan diperlakukan sebagai modal untuk meningkatnya pendapatan rakyat dan kepercayaan publik.

Dari pemikiran ini, telihat jelas target Industrialisasi segala sektor yang berbasis masyarakat untuk kembangkan kewirausahaan sektor publik. Ini sejalan dengan sikap pemerintah yang menginginkan perbaikan pelayan publik sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai ultima kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan menyeluruh.

Tentu ia harus ditunjang oleh birokrasi yang harus bergerak cepat dan tepat sebagai salah satu syarat dialektiknya. Sehingga, para birokrat memiliki kesadaran dan komitmen untuk menciptakan kebijakan agar rakyat berpendapatan yang layak. Karena, sejatinya, pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Inovasi memegang peranan penting yang melekat padanya.

Pelayanan publik yang baik bisa diciptakan melalui pendekatan industrialisasi, pengelolaan dan kewirausahaan. Para pakar ilmu politik dan ilmu administrasi negara telah melakukan kajian tentang pelayanan publik, industrialisasi, keterbukaan dan kewirausahaan sektor publik.

Kajian tersebut mengacu pada pemikiran Schumpeter (1934), yaitu creative destruction yang berpangkal pada inovasi dan kreativitas. Sebagaimana dalam buku karya Osborne dan Gaebler (1993) berjudul: "Reinventing Government, How The Entrepreneurial Spirits is Transforming The Public Sector," bahwa konsep pelayanan publik, industrialisasi, keterbukaan dan kewirausahaan sektor publik bersandar pada konsep kewirausahaan yang lazim di sektor swasta. Hal ini tentu harus dimodifikasi agar sesuai dengan karakter rakyat dan kearifan lokalnya.

Sudah jelas NTB meraih predikat BB karena dinilai berhasil dalam penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya, serta penggunaan e-kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) untuk melakukan evaluasi kinerja birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Tentu, predikat itu sesuai dengan teori Osborne dan Gaebler diatas.

Ada tiga hal inti dari Predikat yang di raih Bang Zul. Pertama, sektor publik perlu ada upaya memfasilitasi proses perubahan yang kompleks di lingkungan birokrasi pemerintahan agar perilakunya berubah. Kedua, pelayanan, melayani, induatrialisasi dan kewirausahaan sektor publik adalah instrumen yang dibutuhkan untuk membangkitkan kreativitas serta inovasi agar perubahan yang terencana dan terukur. Ketiga, perubahan yang diinginkan adalah terciptanya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Ketiga hal di atas,, menentukan peta jalan (road map) pelayanan, melayani, industrialisasi dan kewirausahaan yang dijadikan pedoman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, adalah karakteristik daerah, visi misi, prototipe dan gaya kepemimpinan Bang Zul adalah faktor yang cukup berperan menentukan keberhasilan replikasi visi pelayanan, industrialisasi dan kewirausahaan sektor publik.
Tentunya dengan terus meningkatkan sinergi dan kekompakan serta melakukan terobosan dalam peningkatkan kinerja birokrasi di Provinsi NTB agar pembangunan itu tepat sasaran.

***Rusdianto Samawa adalah Direktur Eksekutif Teluk Saleh Institute

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Kami menerima tulisan berupa opini, artikel serta beragam jenis tulisan menarik lainnya. kirimkan ke email kami sinergy@gmail.com.
Done