Mencari Sosok Pemimpin Ideal di Lombok Tengah - Sinergi NTB
Terbaru
Loading...

Sabtu, 15 Februari 2020

Mencari Sosok Pemimpin Ideal di Lombok Tengah



Oleh: Ismail

Jika tidak terjadi perubahan mendasar, maka Tujuh Kabupaten/Kota di NTB akan memilih kepala daerah antara lain, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Tengah (Loteng), Sumbawa, Sumbawa Barat (KSB), Dompu,  Bima dan Kota Mataram, pada Agustus 2020 mendatang. Secara khusus, tulisan ini hendak membahas/mengkaji perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Loteng. Sejumlah kriteria calon bupati (cabup) terbaik yang menurut penulis perlu dielaborasi di sini.

Penulis berusaha merumuskan kriteria ini dengan mempelajari kembali sejarah kepemimpinan di Loteng, serta kepribadian pemimpin-pemimpin yang telah memimpin sebelumnya.

Nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh tokoh masyarakat kita ketika mereka memilih pemimpin memang semakin lama kian tergerus, terkikis oleh zaman materialistik—masa dimana semua hal diukur dengan uang.

Seringkali kita terjebak dalam horse-race-discourse ---istilah komunikasi politik yang kira-kira bermakna “wacana-pacuan-kuda"--- yaitu ketika kita hanya bicara siapa kuat siapa lemah, hanya peduli siapa kalah siapa menang, dan hanya berputar-putar pada saling klaim; “Saya yang paling jago” atau “Kami yang pasti menang”, “Koalisi raksasa”, dan lain lain. Perbincangan kita di warung-warung kopi atau di ruang publik juga masih condong pada “siapa elit yang akan jadi Bupati.

Masih jarang yang mengemukakan pertanyaan penting seperti, “Kalau si A dan si B jadi Bupati, rakyat lalu jadi apa?” Atau “Kalau keadaan sekarang dilanjutkan, lalu rakyat jadi bagaimana kelak?”. Atau “Bagaimana dengan nasib PNS, guru, aparat desa, serta nasib kita beserta masa depan segenap keturunan kita jika saja A dan B atau mungkin juga anda menjadi pemimpin?”. Atau “Untuk kepentingan pembangunan peradaban rakyat, siapa yang lebih cerdas dan lebih berakhlak baik untuk memimpin kita semua?”.

Di samping persyaratan pokok yang tertuang dalam undang-undang, setiap kita berhak memberi kriteria pemimpin yang menurut kita terbaik bagi kemaslahatan ummat. Dalam tulisan ini penulis mengajukan sepuluh kriteria ---sebagian di antaranya sangat empirik, teknis dan konkrit--- yang merupakan pengejewantahan dari akhlak (moral), kecerdasan dan rasa (seni, dll) yang semua itu adalah unsur utama peradaban.

Pertama, seorang pemimpin mesti memahami dengan tepat paradigma pembangunan peradaban (civilization) serta prakteknya di lapangan, baik secara sosial maupun personal. Yang pasti, pembangunan bukan sekadar membangun secara fisik seperti pembangunan kantor yang megah, jalan yang baik, pasar yang besar, dan lainnya. Pun, peradaban bukan sekadar bagi-bagi APBD untuk gaji dan fee, bukan pula sekadar pemanfaatan anggaran dalam bentuk bantuan ini dan bantuan itu. Tapi, seorang calon pemimpin wajib memiliki paradigma yang mendalam menyangkut civilization tersebut.

Kedua, calon pemimpin ideal dalam konteks Loteng hari ini adalah orang yang bijak menerima kritikan —termasuk dari bawahannya sendiri. Dia bukanlah orang yang arogan. Sebuah arogansi dalam makna sifat-sifat Fir’aun; merasa hebat, mau benar sendiri, sok kuasa, merasa suci dan merasa ditakuti. Penulis kira semua manusia berakal sehat tentu akan terguncang nuraninya bila dipimpin oleh orang yang menuhankan dirinya sendiri seperti yang demikian itu.

Ketiga, cabup ideal tentu mesti menjamin kemerdekaan pribadi dan keluarga para PNS, guru, honorer dan masyarakat secara umum. Kita tentu tidak menginginkan satu orang manusia yang hanya karena kekuasaan yang digenggamnya lalu secara sembarangan mengancam-ancam setiap orang yang tidak menuruti kehendak pribadinya untuk merebut atau melanggengkan kekuasaan.

Senjata “promosi” dan “mutasi” mesti digunakan sesuai aturan, logis, tidak menghambat karir aparat dan memenuhi kaidah nurani untuk kepentingan orang banyak dan aparat itu sendiri. Kalimat seperti ; “Nasib Anda di ujung pena saya”, “Kalau melawan, saya pecat”, atau “Jangan coba-coba melawan saya", tidak perlu lagi terdengar di bumi Tatas Tuhu Trasna atau di kab/kota lainnya.

Keempat, rakyat tentu merindukan pemimpin yang bertutur kata halus, lembut dan berwibawa. Kita tentu menginginkan pemimpin yang menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia, atau bahasa Sasak (daerah, red) yang baik untuk memberi contoh kepada rakyat. Kita tentu tidak bersedia dipimpin oleh orang yang menggunakan istilah aneh dan jelek yang biasanya dipakai oleh mereka yang tidak terdidik secara intelektual maupun agama.

Kelima, calon pemimpin ideal adalah orang yang tidak suka memuji dirinya sendiri. Sebagai contoh kecil, seorang pemimpin yang terlalu banyak baliho Pemda yang memuat foto dirinya, tentu bukan pemimpin yang baik. Orang seperti ini egois dan cenderung narsis. Kita tentu sudah melihat, di berbagai tempat, ada baliho tentang kemiskinan yang dilatari foto sang penguasa.
Tak bisakah baliho itu hanya memasang foto anak-anak miskin yang bersanding dengan foto anak-anak pejabat? Ya, supaya tahu bahwa di daerahnya masih terdapat kesenjangan kecerdasan dan ekonomi yang tajam. Tapi begitulah, seorang bupati yang hanya memikirkan kursi kekuasaannya akan selalu berusaha menunggangi semua baliho Pemda untuk mengkampanyekan dirinya. Ketahuan dia tidak tulus. Pakai dana rakyat pula.

Keenam, cabup ideal tentulah pribadi yang jujur. Jujur kepada dirinya sendiri. Jujur kepada semua orang. Jujur mengakui bahwa dirinya hanya dititipkan uang rakyat untuk membantu masjid, organisasi, kegiatan, dan sebagainya. Jujur bahwa dana Jamkesmas, PKH, BLT, KUR, Raskin, dll dikucurkan kepada rakyat karena program dari pemerintah pusat, bukan programnya sendiri.

Dia senantiasa tampil apa adanya, terutama ketika berbicara di depan publik. Mimik dan intonasi suaranya ketika bicara tidaklah dibuat-buat laksana pemain sinetron. Lagipula, Ketika seseorang berkata, “Rakyat yang saya cintai”, kita akan merasakan apakah benar dia mencintai rakyat atau sekadar lips service belaka. Begitu pula ketika dia bersedih melihat kemiskinan rakyat, kita bisa merasakan apakah dia benar-benar sedih atau pura-pura sedih.

Ketujuh, penulis merindukan calon pemimpin yang mampu dan mau mengakui kelemahan dan kekurangan pribadinya. Termasuk di dalamnya adalah sanggup meyakini bahwa bila dia kalah dalam Pilkada maka kekalahan itu merupakan akibat dari kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, bukan malah menyalahkan orang lain.

Andaikata semua calon pemimpin berani mengumumkan kelemahan dan kekurangannya sendiri maka mereka telah menjadi sejatinya sosok yang dewasa dan bijak.
Kedelapan, terbukti adil terhadap keluarga, tetangga dan para sahabat. Ini faktor yang cukup penting. Seseorang yang terbukti tidak adil terhadap orang-orang yang dicintainya/mencintainya maka tentu sulit baginya untuk berlaku adil terhadap seluruh rakyat.

Kesembilan, tahu diri. Dia tidak lupa dengan rakyat, tidak lupa diri, mengabdikan segala wewenang yang ada dalam dirinya untuk kepentingan orang banyak. Artinya, terbukti urus rakyat yang telah memberi kepercayaan dan tidak sibuk dengan janji janji yang membahayakan dirinya sendiri.

Kesepuluh, calon Bupati ideal bagi kita adalah manusia “pencerah”. Bukan orang yang melulu sibuk dengan politik kekuasaan maupun politik penguasaan. Bagi orang seperti ini, menjadi calon pemimpin bukanlah persoalan menang-kalah, kuat-lemah. Dia memaknai bahwa pencalonan pun adalah sebuah pengabdian kepada rakyat. Sasaran pencalonannya adalah untuk menjadi contoh bagaimana seharusnya orang yang menang dalam Pilkada dan bagaimana seharusnya orang yang kalah (bila dia kalah).

Tentu kesepuluh kriteria tersebut tidaklah sempurna. Masih ada kriteria lain yang mungkin perlu dijadikan prasyarat. Namun, bagi penulis, 10 kriteria di atas, untuk sementara, cukup sebagai titik pijak awal untuk mengurai kriteria-kriteria lainnya yang lebih mendalam.

*** Ismail adalah Ketua Pokjar UT Lombok Tengah Bidang Pendidikan.

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Kami menerima tulisan berupa opini, artikel serta beragam jenis tulisan menarik lainnya. kirimkan ke email kami sinergy@gmail.com.
Done