Nalar Subjektif dan Nalar Objektif di Dunia Pendidikan - Sinergi NTB
Terbaru
Loading...

Selasa, 25 Februari 2020

Nalar Subjektif dan Nalar Objektif di Dunia Pendidikan



Oleh: Alfathri Adlin
(Penulis-Editor dan Alumni Pascasarjana Filsafat STF Driyarkara Jakarta)

Karl Marx pernah meramalkan hadirnya masyarakat tanpa kelas dan kehancuran kapitalisme. Namun ramalan tersebut tak pernah terjadi. Malahan kini kapitalisme menjelma menjadi industri budaya. Menurut Max Horkheimer dan Theodor Wiesengrund Adorno, industri budaya telah memanipulasi orang banyak melalui sebentuk administrasi totalitarian, yaitu bagaimana produser mengomando konsumer sehingga menjadi massa pasif. [1]

Industri budaya juga mengatur selera massa melalui suatu standarisasi yang melanggengkan orde produksi dan ideologi dominan, mengukuhkan kebudayaan yang diorganisasi dan dikendalikan oleh sistem administrasi industri. Dalam hal ini, kapitalisme tak ubahnya fasisme yang merayakan insting primitif dan menolak nalar. [2]

Tak hanya sampai di situ, mereka bahkan memandang bahwa semangat Pencerahan pun telah diselewengkan oleh kapitalisme menjadi budaya massa dan bagaimana komoditi dijadikan tulang punggungnya. Di dalamnya, nalar instrumental berlaku sebagai Fasis dari Pencerahan semu kapitalisme. Bagi mereka, Pencerahan dalam bentuk murninya merupakan pembebasan manusia dari rasa takut dan juga untuk membangun kedaulatannya. Kenyataannya, hal itu berbuah kekecewaan karena Pencerahan malah menjadi penghancuran kebenaran objektif serta penukaran pengetahuan dengan imajinasi banal. [3]

Baik Horkheimer maupun Adorno melihat salah satu penyebab terjadinya penyelewengan Pencerahan tersebut adalah ketika nalar dipahami sebagai nalar subjektif yang hanya memikirkan kegunaan semata sehingga menjadi sangat mengutamakan cara dan mengabaikan tujuan pada dirinya sendiri. Nalar macam ini tumbuh subur dalam tradisi empirisisme yang memakainya semata-mata untuk sarana atau alat guna memperhitungkan segala kemungkinan demi tercapainya tujuan dalam arti subjektif. Itulah kenapa nalar subjektif ini disebut juga sebagai nalar instrumentalis.

Di sisi lain, ada nalar objektif yang selain ada dalam diri individu (sebagai nalar subjektif) juga ada dalam arti objektif di luar individu, bersifat universal, dan milik semua golongan. [4] Contohnya pemikiran Sōkratēs maupun Platōn yang secara komprehensif merumuskan visi keberadaan manusia, dengan berdasar pada prinsip gnōthi seauthon (kenali dirimu sendiri), yang kemudian menjadi panduan manusia dalam bertindak. Nalar objektif lebih menekankan tujuan pada dirinya sendiri ketimbang cara—bukan dengan menemukan sarana yang lalu diatur semata demi tercapainya suatu tujuan—serta membangun berbagai konsep ihwal apa yang paling baik dan benar serta tujuan hidup manusia. Karenanya, nalar objektif memiliki kedaulatan terhadap manusia dan tidak netral, sebab isi objektifnya sendiri sudah mengandaikan tujuan tertentu yang harus dikejar manusia. Sedangkan nalar subjektif tak lebih dari alat saja, sesuatu yang netral, sehingga bisa digunakan, bahkan diperalat, untuk tujuan apa pun yang tidak berasal dari dirinya. [5]

Awalnya dikenal istilah “logos” atau “ratio” sebagai “kemampuan berpikir subjek”, yang di antaranya melahirkan konsep-konsep objektif seperti pemikiran Sōkratēs maupun Platōn yang dipakai untuk melawan ‘objektivitas palsu’ kaum Sofis. Namun, seiring waktu, manusia tak sanggup lagi memikirkan konsep-konsep objektif, yang bahkan dianggap hanya khayalan, sehingga nalar pun kehilangan isi objektifnya. Formalisasi nalar—yang menjadi fondasi logika modern—memandang bahwa isi pengetahuan manusia harus dijauhi sehingga menghalangi kemungkinan untuk menemukan struktur pengetahuan manusia sejati. Nalar dilarang mengandaikan maupun berspekulasi, tugasnya hanyalah menghitung, mengklasifikasi, memverifikasi, sebagaimana yang dilakukan oleh para saintis. [6]

Penyimpangan yang diangkat oleh Horkheimer dan Adorono tersebut dilihat juga oleh Jean-François Lyotard dalam perkembangan pengetahuan di mana pencapaian pengetahuan sebagai pelatihan pikiran kini dianggap telah usang dan digantikan dengan hubungan yang tak beda antara produser dengan konsumen komoditi, yaitu nilai bentuk. Pengetahuan diproduksi untuk dijual dan dikonsumsi, sasarannya adalah pertukaran. Pengetahuan tidak lagi menjadi tujuan dalam dirinya sendiri serta kehilangan “nilai guna”-nya. Maka terjadilah perubahan dari “yang mengetahui” menjadi “konsumen pengetahuan.” [7]

Karena itu, jika merujuk pada Dialectic of Enlightenment, ketika segala sesuatu—termasuk pendidikan—terperangkap di dalam sistem komersial, berarti itu terpenjara pula dalam industri budaya, yaitu fenomena pengaturan masyarakat, kebudayaan dan pikirannya secara sentral dari atas, melalui paradigma industri dan komoditi. Jika demikian, maka dunia pendidikan hanya akan memproduksi citra lulusan sesuai yang dibutuhkan di dalam sistem komersial kapitalisme. Pendidikan dipaksa hanya menghasilkan lulusan siap bekerja untuk industri (seperti visi hilirisasi di pendidikan tinggi Indonesia), sehingga setiap lulusannya hanya menjadi pekerja atau sekrup di dalam sebuah mesin industrialisasi dan kapitalisme. [8]

Dengan demikian, hilang pula makna waktu senggang. Jika dirujuk kembali ke makna awalnya, skole dalam bahasa Yunani itu bermakna waktu senggang, sedang dalam bahasa Latin adalah scola yang bermakna “luang” atau “rileks”. Maksudnya, sekolah sebagai tempat pendidikan itu semula memiliki konotasi waktu senggang, dan inilah yang disebut oleh Josef Piper sebagai waktu untuk kembali kepada diri sendiri dan bereksistensi sesuai dengan esensinya sebagai manusia. Pelenyapan waktu senggang dari kehidupan manusia berarti penghapusan visi kemanusiaan tersebut. [9]

Hingga Abad Pertengahan dikenal artes liberales (keterampilan bagi orang bebas) yang dipertentangkan dengan artes serviles (keterampilan bagi budak). Memang artes liberales diperuntukkan bagi kaum aristokrat dan klerik, karena merekalah yang memiliki banyak waktu senggang. Namun, di dunia pendidikan saat ini, pengertian pendidikan sebagai waktu senggang, yaitu untuk kembali ke diri, telah lenyap. Kini waktu senggang malah lebih terkait dengan rekreasi dan tak pernah lagi dikaitkan lagi dengan reflektivitas dan kontemplasi, terutama karena dominasi nalar subjektif dan pudarnya kemampuan nalar objektif mengarahkan hidup manusia kepada sesuatu yang penting bagi dirinya sendiri.

Menurut Horkheimer dan Adorno, merebaknya nalar instrumentalis pun dikarenakan perpisahan agama dan filsafat yang dipandang mengandaikan adanya realitas terakhir yang sama dan objektif. Namun, ini pula yang menjadi akar perselisihan sebab pengandaiannya didasarkan para otoritas berbeda; agama pada wahyu (lumen supra naturale) sedangkan filsafat pada nalar (lumen naturale). Seiring waktu, agama malah dihancurkan oleh filsafat, sehingga kebenaran objektif tidak lagi dijamin oleh sesuatu di luar nalar. Maka, agama pun hanya menjadi salah satu cabang kebudayaan. Kondisi ini melempangkan jalan bagi penghapusan kebenaran objektif dan memekarkan nalar subjektif yang instrumentalis.

Semboyan sapere aude (berani berpikir) ala Aufklärung dari Immanuel Kant sebenarnya merupakan ajakan untuk meninggalkan nalar objektif yang dianggap takhayul dan mitos, lalu meneguhkan formalisasi nalar sebagai fondasi logika modern. Begitu pula halnya dengan Pencerahan yang Horkheimer dan Adorno tunjuk telah diselewengkan oleh kapitalisme menjadi pencerahan melalui komoditi serta komodifikasi seluruh aspek kehidupan. Masyarakat pun dijauhkan dari mitos, legenda, tradisi, kanon di masa lalu untuk kemudian digiring ke dalam penjara komoditi, dengan segala karakteristik instrumentalnya. Nalar instrumental memang membuat manusia bisa menguasai alam, dan membangun kemajuan melalui pencarian terus menerus kebaruan melalui penemuan sains dan teknologi baru.

Akan tetapi, dengan nalar instrumental itu pula komoditi menjadi titik pusat wacana sosial, sehingga seluruh aspek kehidupan—dan dalam hal ini khususnya pendidikan—menjadi tak lebih dari sebentuk wacana yang diatur berdasarkan mekanisme kekuasaan baru, yang bersifat dominatif, totalitarian, dan represif, yang mengatur, mengalkulasi masyarakat dari atas, yakni kekuasaan komoditi. Karenanya industri budaya merupakan penafsiran kapitalisme yang keliru terhadap semangat Pencerahan. Di dalam masyarakat borjuis-kapitalis—disebabkan politik ekonomi sebagai faktor yang dominan dan paling menentukan dalam wacana sosial, serta komoditi sebagai komponen absolutnya, dan juga keuntungan sebagai terminal terakhir tujuan diskursifnya—maka kebudayaannya pun menjadi tak lebih dari bayang-bayang dari komoditi dengan segala hukum-hukumnya.

Industri budaya merupakan produk nyata dari cara berpikir mekanistis, instrumental, dan Fasis dari Pencerahan semu kapitalisme. Karena itu Adorno pun menolak kebudayaan massa demi mempertahankan kemurnian Pencerahan. Dalam kapitalisme, segala bentuk hasil produksi dan reproduksi dijadikan komoditi, untuk dipasarkan dengan tujuan mencari keuntungan. Kekuatan produksi dibentuk dalam kaitannya bukan untuk menggali nilai utilitas atau nilai guna, akan tetapi untuk mencari nilai lebih (profit) dari nilai tukar. Adalah motif keuntungan yang mendasari produksi barang-barang secara massal lewat teknik produksi massa, sehingga menghasilkan barang-barang dengan selera massa (selera rata-rata), yaitu selera yang mudah dipahami oleh massa yang luas. Kapitalisme menciptakan standarisasi selera massa, yaitu selera yang diatur oleh para elit produser. Ini merupakan bentuk pengendalian konsumer dari atas, yaitu mengendalikan irama produk, gaya dan pola estetiknya.

Begitu pula halnya dengan pendidikan, para peserta didik pun dibuat memiliki gambaran yang sama bahwa pendidikan itu bukan untuk manusia, tapi untuk menjadi sekrup industri semata, sehingga lahirlah berbagai jurusan favorit yang memang melanggengkan tujuan tersebut. Inilah salah satu bentuk nyata pengenyahan nalar objektif oleh nalar subjektif di dunia pendidikan.[]

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Catatan-catatan:

[1] Lihat Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno (2002), “Enlightenment as Mass Deception” dalam Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, Stanford, California: Stanford University Press.

[2] Lihat Theodor W. Adorno (1991), “The Schema of Mass Culture” dan “Culture and Adminstration” dalam The Culture Industry: Selected Essays On Mass Culture, New York & London: Routledge.

[3] Lihat Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno (2002), “The Concept of Enlightenment” dalam Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, Stanford, California: Stanford University Press.

[4] Lihat Max Horkheimer (2004), Eclipse of Reason, London & New York: Continuum, hlm. 3-5.

[5] Horkheimer (2004), hlm. 6.

[6] Horkheimer (2004), hlm. 6-7.

[7] Jean-François Lyotard (1984), The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester: Manchester University Press, hlm. 4-5.

[8] Yasraf Amir Piliang, “Merkantilisme Pengetahuan: Pendidikan dan Kapitalisme” dalam Transpolitika: Politik Citra dan Virtualitas, Pustaka Matahari: Bandung, lay out akhir dan belum diterbitkan, hlm. 325-326.

[9] Alfathri Adlin, "Merayakan Waktu Senggang", Suplemen Khasanah, harian Pikiran Rakyat: Bandung, 3 Mei 2008.

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Kami menerima tulisan berupa opini, artikel serta beragam jenis tulisan menarik lainnya. kirimkan ke email kami sinergy@gmail.com.
Done