Quo Vadis Kaderisasi Parpol?! - Sinergi NTB
Terbaru
Loading...

Rabu, 19 Februari 2020

Quo Vadis Kaderisasi Parpol?!



Oleh: Lubis, S.Sos., M.IKom.
(Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram)

Munculnya calon dari eksternal partai dalam pilkada sesungguhnya bukan hal yang baru. Hal ini, seolah-olah, menguatkan persepsi masyarakat bahwa partai politik hanyalah kendaraan "tumpangan" dalam pilkada.

Menjelang masa kampanye, beberapa parpol sibuk membuka pendaftaran untuk melakukan seleksi terhadap calon-colon yang bakal diusung. Dari latar belakang mana tidak jadi soal, yang penting daya tarung elektabilitasnya (peluang kandidat untuk dipilih), pun isi tasnya, memadai. Di beberapa daerah di NTB misalnya, banyak dari calon non-kader justru banyak terjaring dan makin jadi andalan.

Jika berkaca pada pilgub NTB yang lalu, paslon yang terjaring dan diusung oleh partai politik justru tidak semua berasal dari kader partai. Apabila dilihat dari profil pasangan calon, nampak tergambar memiliki latar belakang yang mewakili beberapa segmentasi pemilih. Ada pasangan calon yang berasal dari birokrat, politisi, pimpinan dan ormas keagamaan. Pola penempatan pasangan calon juga acapkali datang dari rahim perkawinan birokrat dan politisi. Bisa kita lihat, pola tersebut sengaja dipadukan dengan harapkan paslon yang diusung oleh partai dapat mendulang suara secara signifikan.

Dalam pemahaman penulis, seharusnya ada perbedaan perlakuan parpol terhadap bakal calon dari kader dan non-kader. Hal ini perlu dilakukan agar ada insentif bagi kader supaya mereka giat dan membangun partai. Jangan sampai orang yang tidak punya background partai, tiba-tiba dapat perlakuan sama atau malah lebih, dalam proses nominasi.

Seharusnya, untuk dapil atau wilayah-wilayah basis, diutamakan bakal calon dari kader atau internal partai. Calon baru, yang tidak punya background partai ditaruh di bukan basis. Sehingga menurunkan kecemburuan. Dengan begitu, di satu sisi, tidak menutup pintu bagi bukan kader, disisi lain, memberikan asas keadilan, terutama bagi kader yang lama berjibaku dalam partai

Menurut udang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (pasal 11)  menyatakan partai politik berfungsi sebagai sarana: (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara, (4) Partisipasi politik warga Negara Indonesia, (5) Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Surbakti 2010, 150).

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana rekruitment politik, partai politik berkewajiban untuk melaksanakan seleksi dalam rangka mengisi posisi jabatan politik tertentu.

Partai politik dalam rangka menjalankan sisitem politik tentu perlu mengupayakan penyiapan kader politik. Kader politik adalah orang-orang pilihan yang berkualitas, anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah kontrol organisai, serta orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik di pemerintahan maupun di dunia politik.

Penting bagi partai politik untuk dapat melakukan proses seleksi kader yang benar-benar militan dan sanggup mengemban misi organisasi. Sebab, partai politik sebagaimana disebutkan adalah organisasi yang berkorelasi dengan kekuasaan negara.

Komarudin (2015: 139) menyebutkan pola rekrutmen kader politik diterapkan melalui pentahapan dari hasil evaluasi sejak level paling bawah serta menghindari kebiasaan ‘comot sana comot sini’ yang mana dari segi asal usul dan kualitas sangat diragukan.

Maka, untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri kader partai, haruslah dimulai dengan memberikan prioritas kesempatan bagi kader dibandingkan non kader sehingga nantinya mereka giat dalam membangun partai.







Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Kami menerima tulisan berupa opini, artikel serta beragam jenis tulisan menarik lainnya. kirimkan ke email kami sinergy@gmail.com.
Done