Johan Rosihan: Akibat Corona, Pemerintah mesti Mengurangi Dampak Ekonomi terhadap Petani dan Nelayan - Sinergi NTB
Terbaru
Loading...

Senin, 30 Maret 2020

Johan Rosihan: Akibat Corona, Pemerintah mesti Mengurangi Dampak Ekonomi terhadap Petani dan Nelayan


Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST pada saat mengikuti rapat internal virtual Komisi IV DPR RI, Selasa, 31 maret 2020 mengatakan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia saat ini berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi kelima di dunia. Disamping penanganan dalam kondisi darurat kesehatan maka sebaiknya segera dilakukan realokasi anggaran untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap petani dan nelayan.

Realokasi anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk penambahan anggaran Penguatan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian khususnya untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19. Johan memaparkan bentuk penambahan anggaran tersebut terutama untuk program Pengentasan daerah rawan pangan dan stunting dengan anggaran yang ada baru sebesar Rp 344 M, serta Penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan dengan anggaran yang ada saat ini baru sekitar Rp 188 M.

Anggota DPR RI ini juga mengkritisi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang tidak memasukkan ketersediaan dan distribusi pangan sebagai salah satu focus penanganan dampak Covid-19 ini, padahal aspek pangan merupakan komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi situasi pandemic global penyebaran wabah Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19), ujar Johan.

Anggota FPKS DPR RI ini menjelaskan pentingnya pelaksanaan Program stabilisasi harga pangan dengan cara menjaga akurasi database harga pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen, seperti harga beras, cabe, bawang merah, bawang putih, telur, ayam ras, daging, dan lain-lain. Menurutnya kemampuan daya beli masyarakat terutama petani dan nelayan pasti akan menurun sebagai dampak ekonomi dari pandemic wabah virus Corona ini, ungkapnya.

Johan selaku wakil rakyat dari Pulau Sumbawa juga mengusulkan agar pagu anggaran yang perlu dipangkas atau direalokasi untuk setiap kementerian adalah anggaran yang terkait dengan koordinasi internal atau perjalanan dinas kementerian, kemudian realokasi Pembiayaan Infrastruktur serta melakukan efisiensi belanja pegawai di setiap kementerian. Pemangkasan anggaran tersebut sebaiknya digunakan sebagai intervensi program bantuan pemeritah untuk keluarga petani dan nelayan selama isolasi menghadapi darurat Covid-19, terutama bantuan pangan dan kebutuhan hidup lainnya karena di desa-desa situasinya sudah tanggap darurat, tegas Johan.

Johan menginginkan agar pemerintah segera memperkuat Koordinasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan cara menambah jumlah CBP yang dikelola Bulog, karena saat ini dialokasikan hanya sebesar 1-1,5 juta ton berdasarkan Rakortas 2018. Johan juga menyampaikan perlunya meningkatkan pemantapan cadangan beras pemerintah daerah (CBPD), terutama di daerah lokus wabah Covid-19. Saat ini total CBPD baru sejumlah 10.853 ton dari 27 Provinsi dan 233 kab/kota, ungkap Johan.

Johan sebagai Anggota Komisi IV menegaskan agar pemerintah selalu memperkuat ketahanan pangan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan membantu fasilitasi pengisian lumbung pangan masyarakat (LPM).  Saat ini terdapat total 3.826 LPM di Indonesia yang perlu diperkuat dan difungsikan optimal untuk ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan oleh wabah Covid-19 (Ong).

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Kami menerima tulisan berupa opini, artikel serta beragam jenis tulisan menarik lainnya. kirimkan ke email kami sinergy@gmail.com.
Done