Nurcholis Madjid 'Sang Pencerah' - Sinergi NTB
Terbaru
Loading...

Rabu, 17 Maret 2021

Nurcholis Madjid 'Sang Pencerah'


Foto: nusantaranews.co

Oleh: FachryAli

(Cendekiawan Muslim Indonesia dan Pengamat Sosial Politik) 

Sejarah intelektual  Islam ‘kosmopolit’ Indonesia, dalam kesadaran kesejarahan saya, masih sangat pendek. Yang saya maksud dengan itu adalah refleksi pemikiran Keislaman dalam ‘perbenturan’-nya dengan modernitas. Itu artinya, dalam konteks sejarah kita, baru terjadi ketika sistem gagasan Barat secara sistematis (dan melalui ‘keputusan politik’) negara kolonial Belanda melancarkan pendidikan Barat melalui ‘politik etis’ pada 1901.

Maka, jika kita fokuskan perhatian hanya kepada kaum terpelajar Islam terdidik secara Barat, pangkalnya terletak pada kelahiran Jong Islamieten Bond (JIB) pd 1925. Dari sinilah kita menemukan dokumen (dikumpulkan Penders) bagaimana perempuan-perempuan terdidik Muslim mulai mendiskusikan al-Qur’an dalam bahasa Belanda.

Masalah struktural kesejarahannya adalah JIB tak sempat menstabilkan sistem gagasan Keislaman modern karena harus berpartisipasi dalam pergerakan nasional. Dalam arti bahwa kaum Muslim terdidik kota ini, yang lahir lebih awal satu tahun dari NU (Nahdlatul Ulama) segera mengorientasikan pandangan dalam ekspresi politik. Dalam dunia pergerakan nasional, dunia politik bukan hanya memukau, tetapi hampir satu-satu jalan yang harus dipilih —jika kemerdekaan dijadikan tujuan tunggal.

JIB inilah yang terproyeksi menjadi inti kaum terpelajar Muslim di dalam Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945. Sementara Islam, sebagai agama, menjadi pengikat kesatuan melalui fatwa pendiri NU Kiai Hasjim Asj’ari bagi Masyumi, penggerak intelektual dan administratif partai ini adalah mereka yang bergabung ke dalam JIB pada 1920-an. Lalu, dalam Revolusi 1945-1949, JIB ini menitis menjadi HMI untuk mahasiswa sejak 5 Februari 1947, dan Pelajar Islam Indonesia (PII) yang lahir pada waktu yang sama, 4 Mei 1947 —untuk pelajar. Kecuali ditambah dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), praktis hanya HMI dan PII yang merupakan kaum terpelajar Muslim  kota revolusioner yang berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan sepanjang 1945-49. Kecuali ada yang saya tak ketahui, organisasi-organisasi mahasiswa dan pelajar lainnya yang hingga kini bertahan, lahir kemudian dalam suasana pasca revolusi.

Artinya, pengalaman kongkret JIB dalam pergerakan nasional, pengalaman kebersamaan Masyumi+HMI+PII dalam Revolusi 1945-1949 itu telah secara struktural mendorong pemikiran Keislaman dan kesadaran intelektual yang lebih terekspresikan dalam bentuk politik. Persaingan kepartaian yang kian sengit setelah Pemilu pertama 1955 semakin mengkristalkan semangat — menggunakan frasa disertasi Fuad Hasan pada 1970-an— ‘kekitaan’ daripada ‘kekamian’ di kalangan titisan kaum terpelajar Muslim kota pertama ini. 

‘Kekitaan’ inilah yang, secara sosiologis, berkembang menjadi ‘ideologi’ yang, lagi-lagi, terekspresikan secara politik.

Nurcholish Madjid, yang pernah diejek ‘anak Masyumi yang kesasar’, berusaha membangun paradigma yang membebaskan dengan merombak struktur ‘kekitaan’ yang ‘membelenggu’ itu. Tetapi ini hanya mungkin terjadi dalan program depolitisasi massif yang dilancarkan negara Orde Baru (1967-98). 

Dalam arti, bagi Nurcholish, ‘kekitaan’ itu telah kehilangan pijakan kokoh karena, melalui depolitisasi tersebut, tak ada lagi persaingan politik dalam arena nasional. Maka, energi politik harus ditransformasi menjadi energi intelektual-teknokratik. Inilah, hemat saya, segi praxis-nya dari semboyan ‘Islam Yes Partai Islam No’ yang terkenal itu. Islam yang dimaksudkan adalah gerak pembebasan yang digerakkan dengan tenaga intelektual-teknokratik sebagai jalan baru yang mau tak mau harus ‘dirambah’. Sementara ‘partai Islam’ adalah —dalam perspektif pemikiran Nurcholish awal Orde Baru— telah menjadi ‘artefak’ dari ‘kekitaan’.

Pengertian Nurcholish sebagai ‘Sang Pencerah’ bisa kita lihat dari sini. Meski mengakui bahwa ‘kekitaan’ di masanya secara struktural tak bisa dielakkan, ia kehilangan relevansinya dalam masa depolitisasi negara Orde Baru yg mengharamkan persaingan. Lalu, ke mana energi Islam yang begitu besar harus disalurkan? Ini dijawab Nurcholish dengan mentransformasikannya kepada energi intelektual-teknokratik.

Melalui gagasan Nurcholish ini sebenarnya kita temukan kesadaran historis. Yaitu, melanjutkan praxis Jong Iskamieten Bond (JIB) yang sebenarnya atau substansial, yang terbengkalai sejak 1925. Yaitu, ekspresi pemikiran bercorak intelektual-teknokratik kalangan Islam Indonesia —yang secara struktural tak harus terlibat lagi  dalam pergerakan nasional dan Revolusi 1945-49 seperti yang dialami generasi terdidik kota Muslim sebelumnya.

Tanpa Nurcholish, mungkin kalangan muslim terdidik kota masih terbelenggu dalam ‘kekitaan’. Dan ini semakin berarti. Sebab, pasca Orde Baru, ideologi ‘kekitaan’ kembali menggelora dalam wujud politik yang didominasi partai2 politik —yang tak hanya terbatas pada kalangan Islam terdidik kota titisan JIB.

Share with your friends

Give us your opinion

Notification
Kami menerima tulisan berupa opini, artikel serta beragam jenis tulisan menarik lainnya. kirimkan ke email kami sinergy@gmail.com.
Done