Mataram – NTB (Sinergi NTB) – Penjabat (PJ) Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi, memimpin rapat koordinasi bersama lembaga pemerhati anak di Provinsi NTB untuk membahas isu Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan. Pertemuan ini berlangsung di pendopo gubernur pada Kamis (19/10/23).
Dalam rapat tersebut, Bunda Lale, panggilan akrabnya, menekankan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dan prioritas dari pemerintah.
“Kami harus mencari solusi dan merumuskan berbagai upaya yang akan diambil pemerintah untuk menangani masalah ini,” ungkap Bunda Lale.
Dalam konteks ini, Bunda Lale menggariskan tiga hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam rapat tersebut. Pertama, adalah menyusun rencana aksi yang akan menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman bagi para siswa. Kedua, upaya untuk meminimalisir penyebaran berita palsu (hoax) terkait kekerasan di dunia pendidikan dan peran orang tua dalam mengumpulkan informasi selama anak-anak berada di sekolah.
“Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat memajukan dunia pendidikan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, baik bagi siswa maupun para guru,” tambahnya.
Sementara itu, Dra. Nunung Triningsih, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, memberikan laporan tentang perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah NTB. Kasus tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan jumlah korban yang tercatat menurun hingga September 2023.
“Kami terus berupaya untuk menyosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap anak di berbagai lembaga sekolah di NTB,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, dihasilkan beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mencegah kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqon, memberikan rincian mengenai kebijakan tersebut, yang akan menjadi perhatian utama pemerintah untuk diterapkan di setiap sekolah di NTB. Beberapa poin penting termasuk pembentukan tim satuan tugas pencegahan di tingkat provinsi maupun di sekolah-sekolah, edukasi kesehatan mental bagi anak-anak, serta pendekatan yang lebih sistematis dalam pola asuh oleh orang tua.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama NTB, Lembaga Perlindungan Anak NTB, dan berbagai lembaga kesejahteraan anak lainnya.