Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menegaskan kesiapannya untuk mengawal program pemerintah pusat terkait stabilitasi harga beras di wilayahnya. Pertemuan strategis dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB pada Senin, 13 November 2023, menjadi panggung utama bagi komitmen tersebut.
“Miq Gite menyatakan NTB siap mengawal program pemerintah pusat dan menjaga stabilitas harga pangan,” ungkapnya dengan tegas. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Gite memberikan arahan dan langkah-langkah strategis yang harus diambil ke depan, sambil memberikan dukungan penuh untuk menjaga NTB sebagai lumbung pangan nasional.
Miq Gite menekankan pentingnya mempertahankan komponen harga, ketersediaan pangan, dan mekanisme kerja Bulog NTB ke depannya. Pemerintah, melalui beberapa program seperti bantuan pangan 10 kg per KPM, berupaya memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Ada sekitar 603 ribu warga NTB yang mendapatkan bantuan gratis setiap bulannya.
Selain itu, program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan pasar murah di desa-desa menjadi upaya konkret pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasaran. Gubernur Miq Gite menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah ketersediaan stok beras yang cukup untuk menjaga inflasi dan mencegah kenaikan harga.
Bantuan pangan yang awalnya direncanakan hingga November 2023 diperpanjang hingga Desember 2023 dan kembali dilanjutkan dari Januari hingga Juni 2024. Keputusan ini diambil karena dianggap efektif dalam menahan kenaikan harga beras di pasar.
Dengan stok beras Bulog NTB sebesar 15.775 ton saat ini, dan distribusi sekitar 8.700 ton per bulan, diperkirakan stok akan mencukupi hingga akhir Desember 2023. Namun, untuk mengantisipasi penundaan panen akibat pengaruh elnino yang memperkirakan mundur hingga Mei 2024, pemerintah pusat meminta penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari provinsi lain.
Stok CBP ini dijadwalkan akan masuk pertengahan Desember 2023 dan akan disalurkan pada bulan Januari hingga Maret 2024. Langkah ini dianggap realistis untuk mengantisipasi kebutuhan bantuan pangan gratis, pemenuhan stok pasar, dan Gerakan Pasar Murah di desa-desa.
Miq Gite menegaskan pentingnya mendukung program pusat dan daerah secara bersama-sama, terutama dalam tahun politik ini. “Ego harus dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat secara luas agar harga beras segera stabil dan terkendali,” tutupnya. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, namun juga menciptakan komitmen bersama antara Gubernur Miq Gite dan TPID NTB untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan distribusi pangan yang efisien.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil dalam pertemuan ini, NTB semakin memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional yang berperan kunci dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.