SIMASKOT dan Peran Signifikan PJ SEKDA NTB: Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Menuju Target 2024

Mataram,  NTB – Penjabat Gubernur NTB, H. Fathurrahman, M.Si, turut hadir dan membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) 94 tahun 2023 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan portal SIMASKOT Melaju. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTB pada Rabu (20/12).

SIMASKOT, atau Survei Kepuasan Masyarakat Online Terintegrasi, adalah portal layanan digital yang bertujuan untuk mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat dan mendukung peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Portal ini didesain dengan prinsip-prinsip seperti Transparansi, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Berkeadilan, dan Netral.

Pj Sekda NTB menyampaikan bahwa kehadiran SIMASKOT akan mempermudah pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Hadirnya SIMASKOT memberikan jawaban, sehingga kita memiliki ukuran untuk evaluasi dan melakukan perbaikan, penyempurnaan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik pada tahun 2024,” ungkap Pj Sekda NTB.

Beliau juga menekankan bahwa interaksi antara Pemerintah dan masyarakat harus terus terjalin, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang memadai untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya mengandalkan sistem kerja struktural di dalam kantor, tetapi juga melalui sistem informasi yang tersedia,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Dr. Nursalim, S.Sos.,MM, menjelaskan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi NTB bersama Dinas Kominfotik NTB telah merancang standar pelayanan untuk semua perangkat daerah.

“Semua perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat menjadi salah satu variabel atau indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat, membuktikan kehadiran pemerintah yang responsif,” jelasnya.