Jakarta, (sinergi NTB) – Hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, menjadi momen penting ketika Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. Lalu Gita Ariadi, Msi, bergabung dengan 193 penjabat kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia untuk menghadiri pengarahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara. Dalam kesempatan berharga ini, Presiden Jokowi memberikan tiga arahan kunci yang akan membimbing para penjabat kepala daerah dalam menghadapi tahun politik dan Pemilihan Umum (pemilu) 2024.
Pesan pertama yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah tentang pentingnya dukungan para penjabat kepala daerah kepada tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dukungan ini harus bersifat netral dan tanpa intervensi dalam proses pemilu.
“Saya minta Bapak, Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun,” tegas Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya netralitas para penjabat kepala daerah. Mereka tidak diperkenankan untuk memihak kepada calon-calon tertentu dan diwajibkan untuk mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di daerah mereka untuk tetap netral dalam proses pemilu.
“Dan juga pastikan ASN (aparatur sipil negara) itu netral,” tambahnya.
Pesan terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah menjaga kerukunan di daerah selama tahun politik. Ini adalah komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas sosial dalam menghadapi tahun-tahun politik yang berpotensi memicu ketegangan.
Pengarahan ini menjadi penting mengingat kemeriahan tahun politik mendatang. Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para penjabat kepala daerah untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, netralitas, dan dedikasi dalam menjaga demokrasi dan keberlanjutan negara.
Selama pengarahan tersebut, suasana di Istana Negara dipenuhi dengan semangat dan tekad para penjabat kepala daerah untuk menjalankan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
Menghadapi tantangan politik mendatang, pengarahan Presiden Jokowi akan menjadi pegangan penting bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk kepentingan rakyat dan negara.