Mataram, NTB – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri sebuah kegiatan yang sangat penting, yaitu Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Inventarisasi Materi Dalam Rangka Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI”. Kegiatan ini digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.
Kehadiran Pj Gubernur Miq Gite dalam FGD ini menjadi bukti komitmen NTB dalam mendukung peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas di daerah. Miq Gite menyampaikan selamat datang kepada para senator DPD RI yang hadir di NTB, menganggap FGD ini sebagai salah satu langkah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD RI di tingkat daerah.
Miq Gite, sapaan akrab Pj Gubernur, menekankan pentingnya peran DPD RI dalam evaluasi peraturan daerah (perda) di tingkat pusat yang mencakup unsur DPD. Bagi NTB, yang merupakan provinsi kepulauan dengan potensi laut yang sangat besar, DPD RI menjadi salah satu unsur kunci dalam mengawasi dan mendorong perjuangan daerah dalam mewujudkan aspirasi yang tertuang dalam perda.
“DPD inilah yang menjadi unsur penguat inspirasi daerah, apa yang tertuang dalam perda perlu diperjuangkan,” ungkapnya dengan tekad kuat.
Miq Gite juga menyoroti potensi laut NTB, sebagaimana juga dimiliki oleh 8 provinsi kepulauan lainnya. Dalam konteks ini, dia menggarisbawahi pentingnya menjaga potensi laut dari berbagai tantangan, termasuk illegal fishing. Dia berharap DPD RI dapat mendorong dan memperjuangkan aspirasi daerah, terutama yang terkait dengan potensi laut, seperti terumbu karang dan mangrove, sehingga NKRI memiliki masa depan yang lebih sehat.
“Kawasan laut merupakan harapan masa depan, dengan terumbu karang, mangrove, dan lainnya, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi lebih sehat di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ketua Koordinator Panitia Musyawarah DPD RI, anggota DPD RI yang mewakili NTB, akademisi, mahasiswa, dan sejumlah undangan lainnya. Ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang peran DPD RI dalam pembangunan dan pengawasan di tingkat daerah.